Perlindungan Hukum Untuk Para Tuli

Seminar diadakan di Universitas Sanata Dharma, Kampus I, Sleman, pada hari Minggu, 6 Agustus 2017.
Kesetaraan antara penggunaan dan pemahaman istilah tuli maupun tunarungu, masih menjadi perdebatan. Meski, diskriminasi tetap menjadi ‘bumbu’ utama yang tak bisa hilang sepenuhnya dalam perjuangan menuju setara bagi kaum tuli. Saya menggunakan istilah tuli di sini, menghormati kenyamanan identitas mereka ☺

Supaya ringkas, saya pakai mode tanya jawab. Ada beberapa sumber yang saya tambahkan sebagai data tambahan, serta beberapa tanya jawab selama acara yang saya jadikan materi langsung di bawah ini. Selamat menyimak ☺

Siapa sajakah pembicaranya?
Prof. Michael Steven Stein dari Washington AS, seorang tuli yang bahkan baru belajar bahasa isyarat di usia 24 tahun. Dia menempuh pendidikan bidang hukum di Universitas Harvard dan Princenton, dengan predikat summa cumlaude.
Drg. Juniati Effendy, seorang tuli yang menempuh pendidikan di Dena Upakara Wonosobo, lalu menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Prof. dr.Moestopo, Jakarta. Sekarang prakteknya di Jakarta Barat.

Apakah tujuan seminar itu diadakan?
1. Sosialisasi UU no 8 tahun 2016 mengenai kesetaraan hak tuli dan juga para difabel lain di berbagai bidang, mengingat CRPD (Convention on the Rights of a Person with Disability) sudah disahkan oleh PBB sejak 30 Maret 2007. Ada 240 pasal yang diajukan untuk perbaikan nasib para tuli, namun banyak yang dihapus sehingga tersisa 150 pasal.
2. Memberikan advokasi (bantuan hukum) kepada para tuli untuk mendapatkan hak dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan kekhususannya.
3. Memfasilitasi keluhan para tuli akan diskriminasi di masyarakat, supaya bisa ditindaklanjuti ke pemerintah bahkan ke tingkat internasional, karena undang-undang kesetaraan ini sudah disetujui sejak tahun 2014 oleh 150 negara termasuk Indonesia.

Siapa sajakah yang termasuk dalam kategori kaum disabilitas (dengan keterbatasan)?
Mereka yang memiliki keterbatasan:
1. Fisik, seperti tunadaksa
2. Intelektual, seperti tunagrahita
3. Mental, seperti schizoprenia, bipolar
4. Sensorik, seperti tuli, buta.

Apakah yang disebut sebagai diskriminasi?
Secara umum, artinya adalah pembedaan, pembatasan, pelecehan, pengucilan.
Diskriminasi ada dua, eksplisit dan implisit. Ini dicontohkan ketika seorang tuli melamar kerja. Diskriminasi eksplisit terlihat saat si tuli langsung ditolak karena dia tak bisa mendengar. Implisit adalah ketika si tuli diterima tapi tak diakomodasi kebutuhannya untuk juru bahasa isyarat, dibiarkan berusaha sendiri.

Akomodasi seperti apakah yang diharapkan agar difasilitasi pemerintah?
Antara lain juru bahasa isyarat (Bisindo) untuk para tuli, ram untuk pengguna kursi roda, huruf braille bagi para tuna netra.

Secara lebih spesifik bagi para tuli, fasilitas umum apa yang (seharusnya) bisa diakomodasi oleh pemerintah?
1. Penulisan teks dan atau layar bagi juru bahasa isyarat di televisi.
2. Penyediaan juru bahasa isyarat di fasilitas publik seperti rumah sakit, peradilan, bandara, dsb.
3. Pemberian hak bagi para tuli menggunakan Bisindo atau bahasa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selama ini, di sekolah maupun tempat terapi, lebih banyak menggunakan sistem SiBi, yang lebih menekankan pada bahasa baku sesuai orang normal.

Bagi para penyandang kebutuhan khusus, manakah yang lebih tepat, disable atau diffable?
Seorang normal maupun penyandang kebutuhan khusus bisa disebut disable dalam situasi yang berbeda. Itu bisa digambarkan dalam dua situasi berikut. Seorang tuli yang berada di lingkungan orang normal yang berbicara cepat dan riuh, disebut sebagai disable, karena dia tak bisa menyimak pembicaraan. Seorang normal dalam lingkungan para tuli yang bicara dengan menggunakan bahasa isyarat, juga disebut disable, karena dia sama sekali juga tak paham apa yang dibicarakan.
Sementara istilah diffable atau differently able, menunjukkan bahwa meski dia memiliki keterbatasan (fisik, mental, sensorik, intelektual) namun dia tetap memiliki kemampuan, yang berbeda satu sama lain.
Istilah diffable lebih tepat digunakan bagi para penyandang kebutuhan khusus. Sebagian dari mereka juga memiliki kemampuan yang bisa dilakukan oleh orang normal, semisal Prof Michael sebagai pengacara dan ibu Juniati sebagai dokter gigi. Para difabel lain juga bisa memiliki kemampuan lebih dari orang normal, semisal para atlet tuna daksa yang berenang dengan satu kaki, kemampuan menggambar dengan spesialisasi fotografis memory bagi seorang autistic, menjadi pemusik bagi tunanetra, dan banyak lagi ☺

Bagaimana bila ada kaum tuli yang menggunakan bahasa ibu mengalami masalah hukum?
Sebenarnya seminar itu juga menghadirkan pihak kepolisian dan kejaksaan, sayangnya mereka tidak bisa/berkenan mengikuti acara sampai akhir. Seorang aktivis pendampingan anak dan wanita, menceritakan tentang kasus seorang wanita tuli yang dia dampingi mengalami kasus kekerasan seksual. Si wanita hanya bisa bicara dalam bahasa ibu.
Solusinya, meminta bantuan seorang tuli lain yang bisa menerjemahkan maksud si wanita. Penerjemah ini kemudian menerangkan kepada juru bahasa isyarat, juru bahasa isyarat memberikan pemaparan kepada petugas peradilan yang berwenang. Panjang dan rumit memang, tapi memang itulah jalan yang harus ditempuh menuju keadilan bagi pihak yang teraniaya.

Sambutan dari pihak universitas dibantu juru bahasa isyarat

Bagaimanakah perbandingan antara Amerika dengan Indonesia dalam hal pemberian hak bagi para tuli?
Menurut Prof.Michael, banyak stasiun tv di AS yang belum menggunakan layar kecil yang dikhususkan bagi pembaca bahasa isyarat, sementara Indonesia sudah ada (di sebagian televisi). Undang undang kesetaraan di AS sudah diusahakan sejak 40 rahun silam dan baru ada hasilnya beberapa tahun terakhir. Ini juga bisa menjadi penyemangat bagi kita di Indonesia ya, bahwa diskriminasi bagi para diffable tak hanya di negara berkembang. Advokasi harus tetap dilanjutkan demi kesetaraan para diffable dengan orang normal. Semua butuh waktu yang tak singkat, lebih cepat dimulai akan lebih baik.

Pencapaian apalagi yang bisa dibanggakan di Indonesia, yang bisa memberi angin segar bagi keberlangsungan nasib baik para difabel?
🎓 Seorang wakil dari Dikbud DIY memberikan statement, bahwa SEMUA sekolah di wilayah Yogyakarta diwajibkan menerima anak berkebutuhan khusus. Meski belum semua dan masih belum total, banyak kota lain yang juga mencanangkan kebijakan sama.
🎓 Sejak November 2016, Mensristek Dikti telah menunjuk sekitar 20 universitas sebagai universitas inklusi, antara lain Sanata Dharma dan Brawijaya.
🎓 Banyak perkumpulan tuli di berbagai daerah, yang cukup solid. Beberapa di antaranya memberanikan diri untuk menawarkan jasa pengajaran Bisindo ke sejumlah SLB tuna rungu, namun ditolak. Banyak sekolah yang memang mengusahakan maksimalisasi bahasa verbal bagi pelajarnya.

Bisindo itu berbeda di tiap daerah, bagaimana para tuli bisa berkomunikasi? 
Prof. Michael, dan juga beberapa tuli dewasa (yang pernah saya temui), menegaskan bahwa mereka lebih nyaman menggunakan bahasa isyarat, akses pengetahuan dan pemahaman menjadi jauh lebih mudah, jika dibandingkan dengan saat mereka memaksakan diri menggunakan bahasa baku atau bahasa bibir.
Mengenai perbedaan bahasa, seperti halnya perbedaan bahasa Jawa semisal antara Jawa Surabaya dengan Jawa Yogyakarta. Bukankah mereka tetap bisa berkomunikasi dalam bahasa Jawa, lalu saling mengkomunikasikan padanan kata di lingkup masing-masing 😉

***

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan pola komunikasi, banyak sekali hal yang belum bisa diakomodir untuk kemudian ditindaklanjuti pada pemerintah. Seminar dihadiri sebagian besar oleh kaum tuli dari berbagai kalangan yang membagikan pengalaman dan tipsnya. Ada yang verbal, ada yang menggunakan isyarat. Beberapa juru bahasa isyarat membantu menerjemahkan.

Demikian yang bisa saya bagikan. Silakan menyampaikan koreksi, bila ada istilah atau informasi yang kurang tepat ya ☺

Semoga realiasasi UU no 8 tahun 2016 bisa segera terlaksana, sehingga semua tuli, baik yang berkomunikasi secara oral maupun isyarat, bisa mendapatkan hak dan kesempatannya di berbagai bidang, sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Amin.

***

Lampiran

Beberapa pasal penting dalam UU no 8 tahun 2016:
40. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas…
41. …dengan bahasa isyarat termasuk Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo).
50. Pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
53. Pemberi kerja perusahaan pemerintah wajib memberikan kuota 2% pekerja disabilitas, dan 1% bagi perusahaan swasta.
122. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengakui dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu, sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas.
123. Pemerintah dan pemerintah daerah wajin menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas.

Advertisements

3 thoughts on “Perlindungan Hukum Untuk Para Tuli

  1. Halo mba. Saya tertarik dengan isu yang kamu bahasa.
    Sekedar koreksi untuk penulisan nama konvensi tentang disabilitas. Di artikel mba disebut Convention on the Rights of a Person with Disability, seharusnya ditulis seperti ini “Convention on the Rights of Persons With Disabilities”.

    Salam kenal.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s